The Effect of Transparency and Community Participation on the Management of Village Fund Allocation
Abstract
This study aims to determine how much influence Transparency and Community Participation have on the Management of Village Fund Allocation at the Village Office in Tilamuta District. The research method used is quantitative research methods with primary data obtained from questionnaire data. The population of this study was all village governments in the village office of the Tilamuta subdistrict. The sample used in this study were 48 respondents. This study's results indicate that transparency and community participation simultaneously and partially have a significant effect on the management of village fund allocations
Downloads
References
Afifah, M. N. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).
Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa.
Andrianto, N. (2007). Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui government. Bayumedia.
Arifin, A. (2005). Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Coorporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory).
Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: seeking clarity through specificity. World development, 8(3), 213-235.
Didjaja, M. (2003). Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Dwiyanto, A. (2006). Transparansi Pelayanan Publik. dalam Agus Dwiyanto, ed. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
Indrizal, E. (2006). Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia. Jurnal Universitas Andalas Padang.
Junaid, A., Amiruddin, A., & Muslim, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah, 1(2), 134-142.
Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1).
Murtiono, Y. (2016). Modul tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: Infest.
Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
Putri, S. (2017). Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar). ETD Unsyiah.
Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(11), 74-80.
Sabeni, A., & Ghozali, I. (2001). Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: BPFE.
Santoso, B. (2015). Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sholehah, N. L. H., & Ishak, P. (2020). The Determinant Of Whistleblowing Intension Of Village Officialas A Prevention Of Fraud In The District Of Wonosari. Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM), 14(1), 196-207.
Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Setara.
Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta.
Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM, 2(1), 52-66.
Syachbrani, W. (2012). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Theresia, A., Prima, G. P. Nugraha, & Totok Mardikanto. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat.
Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Desentralisasi, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan otonomi daerah, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
Wampler, B. (2000). A guide to participatory budgeting (pp. 1-30). International Budget Partnership.
Wijaya, A. W. (1993). Pemerintahan desa dan administrasi desa: menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1979: sebuah tinjauan. RajaGrafindo Persada.
Copyright (c) 2020 Point of View Research Accounting and Auditing
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
.png){kind=logo}
